Beranda / Berita / Detil Berita

Bupati dan Forkopimda Cek SPBU Padang, Antrean BBM Pagi Langsung Sepi

14 Sep 2026, 22:02 WIB Fauzi
utama #SPBU #Pertamina #Pertalite #BBM Subsidi 21x dibaca

Bagikan

Manggar, Diskominfo SP Beltim – Pemandangan berbeda terlihat di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, Senin (14/9/2026) pagi. Antrean kendaraan yang biasanya memanjang terlihat relatif sepi saat Bupati Belitung Timur (Beltim) Kamarudin Muten bersama jajaran Forkopimda melakukan peninjauan.

Peninjauan dimulai sekitar pukul 07.00 WIB untuk melihat langsung penerapan enam poin kesepakatan hasil Rapat Koordinasi Penanganan Antrean BBM yang digelar Pemerintah Kabupaten Beltim pada Jumat (11/9/2026).

Hingga sekitar pukul 08.00 WIB, antrean Pertalite di SPBU tersebut hanya terdapat kurang dari 20 sepeda motor. Sementara antrean kendaraan roda empat terlihat sekitar belasan kendaraan. Kondisi ini kontras dibandingkan antrean yang biasa terlihat pada hari-hari sebelumnya.

Bupati Kamarudin Muten mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesepakatan yang telah dibuat bersama Pertamina, pengelola SPBU, aparat keamanan dan pihak terkait benar-benar diterapkan di lapangan.

“Hari ini sudah mulai berjalan. Kita tegaskan enam poin yang sudah disepakati itu kita jalankan. Mulai hari ini saya juga sudah meminta Pak Wakil sebagai ketua Satgas untuk turun mengecek ke lapangan,” kata Kamarudin.

Menurutnya, Pemkab Beltim ingin memastikan masyarakat tidak kembali menghadapi antrean panjang saat mendapatkan BBM. Pengawasan juga diarahkan untuk mengetahui penyebab terjadinya antrean serta memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi.

“Saya tidak mau masyarakat saya berpanas-panasan antre panjang. Sampai segitunya susah untuk mendapatkan BBM? Makanya Forkopimda semua turun. Kita mau pastikan masyarakat tidak susah membeli BBM,” ujarnya.

Selain mengecek penerapan enam poin kesepakatan, Bupati juga menyoroti jam operasional SPBU, khususnya pada hari Minggu. Kamarudin mengatakan sebelumnya meminta SPBU tetap beroperasi pada hari Minggu selama antrean BBM masih panjang. Ia kemudian mendapati salah satu SPBU baru mulai melayani masyarakat pada pukul 07.00 WIB.

“Saya minta selama masih antre panjang, hari Minggu tolong buka. Kemarin saya juga cek di lapangan, ternyata buka tetapi baru pukul 07.00 WIB,” pinta Kamarudin.

Sementara pada hari biasa, SPBU diminta mulai beroperasi sejak pukul 06.00 WIB. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tidak panik karena pasokan BBM tersedia.

“Jangan panik karena minyak ini banyak. Tidak ada masalah,” tegas Kamarudin.

Polisi Awasi Distribusi Setiap Hari

Kapolres Beltim, AKBP Dr. Husni Tamrin mengatakan peninjauan bersama Forkopimda dilakukan untuk memastikan kesepakatan yang telah dibuat berjalan di lapangan. Selain memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut, kepolisian juga melakukan pengawasan terhadap potensi penyelewengan dalam pendistribusian BBM.

“Memang kami sengaja hari ini dari Forkopimda, Pak Bupati, Pak Danyon, Pak Kajari dan Ketua DPRD mengecek SPBU yang ada di Padang. Kami ingin memastikan kesepakatan yang sudah dibuat bersama seluruh pengusaha SPBU dan Pertamina apakah sudah berjalan atau tidak,” ungkap Husni.

Husni mengatakan pengawasan distribusi BBM bukan hanya dilakukan pada saat peninjauan bersama Forkopimda. Personel Polres Beltim melakukan pemantauan setiap hari di SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Beltim.

“Anggota Polres bukan hanya hari ini. Setiap hari kami monitor terkait pendistribusian BBM di SPBU yang ada di Kabupaten Beltim,” ujarnya.

Menurutnya, pemantauan juga mencakup jumlah BBM yang masuk, jumlah yang didistribusikan dan sisa BBM di masing-masing SPBU.

“Setiap hari juga kami mendata berapa minyak yang masuk, berapa yang didistribusikan dan berapa yang tersisa. Itu sudah menjadi kewajiban kami untuk melaksanakannya,” kata Husni.

Peninjauan tersebut turut diikuti Wakil Bupati Beltim sekaligus Ketua Satgas BBM, Khairil Anwar, Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja, Kajari Beltim Agus Taufikurrahman, Komandan Yonif TP Letkol Barlian Prabowo serta pimpinan OPD terkait.