Manggar, Diskominfo SP Beltim – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) bergerak cepat menyikapi antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi yang terjadi beberapa pekan belakangan ini menjadi perhatian serius Pemkab Beltim.
Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni menerbitkan surat edaran untuk mengatur penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer agar distribusinya lebih tertib dan tepat sasaran.
Langkah tersebut menjadi salah satu hasil rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Beltim Kamarudin Muten, bersama PT Pertamina Patra Niaga, Polres Beltim, pengelola SPBU, perangkat daerah terkait, serta para camat di Ruang Rapat Bupati, Rabu (5/8/2026).
Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Pemkab Beltim ingin memastikan distribusi BBM subsidi tetap berjalan lancar, sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan di lapangan.
Sales Branch Manager (SBM) Rayon II Bangka Belitung PT Pertamina Patra Niaga, Rafli Alhaq menjelaskan antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Beltim bukan disebabkan berkurangnya kuota BBM subsidi. Menurutnya, alokasi Pertalite maupun Biosolar untuk Kabupaten Beltim hingga saat ini masih sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
Rafli mengatakan, lonjakan antrean dipicu meningkatnya konsumsi Pertalite dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut terjadi setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi, sehingga sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax dan jenis BBM nonsubsidi lainnya beralih menggunakan Pertalite.
"Secara kuota tidak ada pengurangan. Justru yang terjadi adalah peningkatan konsumsi Pertalite karena adanya perpindahan penggunaan dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Dampaknya permintaan di SPBU meningkat dan antrean menjadi lebih panjang," jelas Rafli.
Pertamina Minta Masyarakat Laporkan Jika Melihat Penyimpangan Distribusi
Selain faktor peningkatan konsumsi, Pertamina juga mencermati adanya pola pembelian berulang yang dilakukan oleh sebagian kendaraan. Untuk itu, Pertamina bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tetap sesuai ketentuan.
Menurut Rafli, pengawasan dilakukan melalui sistem digital berbasis barcode yang terhubung dengan data kendaraan. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, seperti kendaraan melakukan pengisian melebihi ketentuan atau menggunakan barcode yang tidak sesuai, maka barcode tersebut dapat langsung diblokir.
"Pengawasan terus kami lakukan. Jika ditemukan penyalahgunaan barcode atau pengisian yang tidak sesuai aturan, kami lakukan pemblokiran. SPBU juga kami awasi agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran," katanya.
Selain pengawasan digital, Pertamina juga meningkatkan koordinasi dengan pengelola SPBU di Pulau Belitung untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Apabila terjadi lonjakan konsumsi di lapangan, Pertamina akan melakukan penyesuaian pola distribusi agar pasokan BBM tetap tersedia dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Rafli menambahkan, Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun pengisian berulang menggunakan kendaraan yang sama. Langkah tersebut penting agar distribusi BBM subsidi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat yang berhak.
Menurut Rafli, kuota Pertalite maupun Biosolar tetap tersedia. Namun terjadi peningkatan konsumsi Pertalite karena sebagian masyarakat beralih dari penggunaan BBM nonsubsidi setelah adanya penyesuaian harga. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan Pertalite meningkat sehingga antrean di SPBU menjadi lebih panjang.
Selain memastikan pasokan tetap tersedia, Pertamina juga terus memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Pertamina juga meminta masyarakat untuk mengawasi langsung jika terjadi penyimpangan pendistribusian atau indikasi disalahgunakan.
Laporan bisa dilakukan ke BPH Migas melalui nomor WhatsApp 0812-3000-0136 atau hubungi Pertamina Call Center 135 untuk keluhan di SPBU. Sertakan bukti berupa foto, lokasi, dan kronologi kejadian agar laporan cepat ditindaklanjuti.
Pemkab Perketat Pengawasan Distribusi
Bupati Beltim, Kamarudin Muten mengatakan Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
"Kita akan membuat surat edaran sebagai dasar pengaturan di lapangan. Tujuannya agar distribusi BBM subsidi lebih tertib, tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu, dan masyarakat tetap mendapatkan haknya," kata Kamarudin.
Diakuinya harga jual BBM bersubsidi di tingkat pengecer sudah sangat memprihatinkan. Dari yang sebelumnya hanya dijual Rp12.000 per liter meningkat menjadi Rp13.000 hingga Rp14.000, bahkan di tempat terpencil ada yang Rp15.000.
“Ini tidak baik, cari untungnya sudah keterlaluan. Ditambah kalau mereka menyetok di rumah bahaya kebakaran sangat tinggi,” ujar Kamarudin.
Untuk itu, Pemkab Beltim juga akan segera mengkaji mekanisme penjualan BBM di tingkat pengecer agar tidak memicu disparitas harga yang terlalu tinggi. Di sisi lain, aspek keselamatan dalam penyimpanan maupun penjualan BBM juga akan menjadi perhatian.
"Kalau memang ingin menjual BBM, tentu harus memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga keamanan masyarakat juga tetap terjamin," tambahnya.
Kamarudin menegaskan Pemkab Beltim akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Pertamina, serta instansi terkait guna memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Bahkan jika diperlukan, Pemkab Beltim siap menyampaikan kondisi di daerah kepada Pertamina tingkat pusat agar penyaluran BBM dapat berjalan lebih optimal.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Pemkab Beltim berharap distribusi BBM subsidi dapat berlangsung lebih tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha.
Pemkab Beltim juga mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai peruntukannya serta tidak melakukan pembelian berlebihan. Dengan sinergi antara pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan masyarakat, diharapkan ketersediaan BBM di Kabupaten Beltim tetap terjaga dan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. @2!