TPKAD Beltim Catat Kenaikan Akses Keuangan

Manggar, Diskominfo SP Beltim – Sejumlah capaian akses keuangan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) sepanjang 2025 mengalami peningkatan. Data menunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa program prioritas, terutama Simpanan Pelajar (SimPel), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Hal ini disampaikan Manajer OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andrias Masil, dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Beltim Tahun 2025 di Auditorium Zahari MZ, Selasa (02/12/25).

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) menjadi salah satu capaian terbesar TPAKD Beltim tahun ini. Andrias menyampaikan bahwa jumlah rekening SimPel melonjak dari 10.828 rekening pada Desember 2024 menjadi 23.537 rekening per Oktober 2025.

“Ini kenaikan yang sangat besar. Artinya literasi dan akses keuangan di sekolah mulai berjalan optimal,” ujarnya.

Dilanjutkan Andrias, pada sektor pembiayaan usaha, TPAKD mencatat peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga November 2025, total debitur KUR mencapai 2.103 pelaku usaha dengan plafon Rp115,33 miliar. Mayoritas penyaluran berasal dari KUR Mikro dengan jumlah 1.944 debitur.

“UMKM di Beltim cukup aktif mengakses pembiayaan. Tantangannya tinggal memastikan pemanfaatannya produktif dan didampingi,” kata Andrias.

Capaian lainnya datang dari program Ultra Mikro (UMi), yang telah menjangkau 1.106 debitur dengan nilai penyaluran sebesar Rp5,23 miliar. Program ini menyasar pelaku usaha kecil yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan.

“UMi sangat membantu pelaku usaha level terbawah. Angka seribu debitur lebih menunjukkan kebutuhan pendanaan kecil di Beltim sangat tinggi,” jelasnya.

Pada program pasar modal, TPAKD Beltim mencatat pembentukan satu Galeri Investasi dan terselenggaranya satu kegiatan literasi investasi. Selain itu, terdapat tiga kegiatan edukasi keuangan, termasuk sosialisasi waspada aktivitas keuangan ilegal.

Menurutnya, capaian 2025 menunjukkan bahwa TPAKD Beltim memiliki momentum positif untuk meningkatkan inklusi keuangan. Namun, beberapa program khususnya literasi keuangan syariah masih perlu diperluas.

“Ke depan, program harus lebih merata ke kelompok sasaran prioritas. Ini penting agar peningkatan akses tidak hanya terjadi di pusat-pusat layanan,” tutup Andrias.