Belitung Timur Mantapkan Integrasi Layanan Dasar melalui New Posyandu 6 SPM

Manggar, Diskominfo SP Beltim — Wakil Bupati Belitung Timur (Beltim), Khairil Anwar secara resmi membuka kegiatan Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Beltim Tahun 2025 di Auditorium Zahari MZ, Kamis (04/12/25). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan transformasi New Posyandu 6 SPM, sesuai mandat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Dalam sambutannya, Khairil menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, mengingat implementasi New Posyandu membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah.

“Keberhasilan New Posyandu enam SPM tidak akan tercapai jika masing-masing OPD berjalan sendiri. Semua harus saling melengkapi dan mendukung,” ujar Khairil.

Khairil juga menyampaikan bahwa enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan menjadi fokus prioritas di awal tahun.

“Enam SPM ini harus ditindaklanjuti. Antara Januari sampai Maret semua OPD harus selesai memberikan informasi, mekanisme kerja, dan langkah-langkah implementasi,” jelas Khairil yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Beltim, Dianita Fitriani saat diwawancarai Tim Diskominfo SP.

Ia menegaskan bahwa kecepatan informasi menjadi kunci keberhasilan program, terutama apabila permasalahan di desa dapat langsung dilaporkan melalui jaringan Posyandu kepada OPD terkait.

“Melalui Posyandu, permasalahan di desa dapat cepat disampaikan ke OPD. Dengan begitu, penanganannya juga akan lebih cepat dan tepat,” ungkapnya.

Kader Posyandu Jadi Ujung Tombak

Wabup Khairil juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan di masyarakat.

Ia meminta agar kader tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman lintas sektor.

“Kader harus punya kemampuan luas mulai dari edukasi keluarga, identifikasi kasus sosial, sampai literasi digital. Mereka adalah duta pelayanan dasar kita,” kata Khairil.

Khairil meminta pemerintah desa hingga RT dan Kadus se Beltim untuk lebih aktif memastikan pemenuhan layanan dasar di masyarakat, termasuk pemantauan ibu hamil dan balita.

“Jangan sampai ibu hamil yang harusnya enam kali periksa, hanya satu kali. Ini harus menjadi perhatian bersama,” harapnya.