Pemkab Beltim Dukung Edukasi Bahaya Pekerja Migran Non-Prosedural

Manggar, Diskominfo SP Beltim - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Dukungan ini disampaikan dalam audiensi Wakil Dirjen Pelindungan PMI di Ruang Kerja Bupati, Jumat (3/10/2025).

Sekretaris Direktorat Jenderal, Brigjen Pol. Dayan Victor Imanuel Blegur menjelaskan bahwa tujuan audiensi kali ini adalah untuk memperkuat sinergi dengan Pemkab Beltim dalam melindungi pekerja migran. Ia menyampaikan bahwa selama ini perlindungan sudah berjalan, mulai dari proses penempatan, promosi, hingga kepulangan. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri masih ada sejumlah persoalan yang muncul di lapangan.

“Permasalahan yang paling sering terjadi itu sebagian besar disebabkan karena adanya PMI yang berangkat secara non-prosedural. Nah khusus untuk hari ini kami fokus bagaimana mengantisipasi, mencegah, melakukan penanggulangan terhadap PMI kita yang berangkat bekerja sebagai operator penipuan daring dan perjudian daring di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar,” ujar Dayan.

Fakta ini juga diperkuat dengan data terbaru. Berdasarkan siaran pers resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 21 Maret 2025 sebanyak 74 pekerja imigran non-prosedural asal Babel telah berhasil dipulangkan melalui Bandara Depati Amir. Kepulangan ini menjadi bukti hadirnya negara dalam memberikan pelindungan terhadap warganya yang menjadi korban praktik penipuan daring dan kerja ilegal di luar negeri.

Ia menekankan bahwa upaya pelindungan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan dukungan dari pemerintah serta organisasi terkait.

“Terima kasih banyak, kita mendapat dukungan yang luar biasa dari Pak Bupati dan jajaran di Pemkab Beltim. Kita berharap ini terus berlanjut ke depan,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aldy Kurniawan menyampaikan bahwa audiensi ini juga beriringan dengan pelantikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Beltim periode 2024–2028, serta dilanjutkan dengan sosialisasi yang digelar di Auditorium Zahari Mz. Menurutnya, momentum ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi bagi masyarakat luas mengenai upaya penanggulangan penipuan dan perjudian daring.

“Karena Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pusat saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri, maka kegiatan pelantikan kami digandeng bersama agenda kementerian. Jadi tidak hanya pelantikan, tetapi juga ada edukasi bagi masyarakat,” terang Aldy.

Ia menambahkan, sosialisasi ini melibatkan perangkat desa, organisasi kepemudaan, serta organisasi masyarakat. Tujuannya jelas, agar Beltim tidak sampai menjadi daerah yang warganya terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang atau praktik ilegal lainnya.

“Memang sampai saat ini di Beltim belum ada kasus. Tapi kita tidak boleh lengah, karena kita tidak pernah tahu apakah ancaman itu bisa muncul di kemudian hari. Justru karena belum ada, maka kegiatan pencegahan harus dilakukan sejak dini,” tegasnya.

Audiensi tersebut ditutup dengan optimisme bahwa dukungan penuh Pemkab Beltim bersama seluruh elemen masyarakat akan memperkuat upaya pelindungan PMI, sekaligus mencegah masuknya praktik penipuan daring maupun perjudian daring yang dapat merugikan masyarakat.