Manggar, Diskominfo SP Beltim – Kualitas dan efektivitas alat dan obat kontrasepsi (Alokon) menjadi perhatian dalam penguatan sistem tata kelola keluarga berencana di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Pengelolaan yang tepat, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pelaporan stok, diperlukan untuk memastikan kualitasnya sesuai kebutuhan.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani dalam kegiatan Diskusi Partisipatif dan Pembinaan Penguatan Sistem Tata Kelola Alokon Tingkat Kabupaten Beltim Tahun 2026 di Resto dan Cafe Pondok Kopi, Rabu (28/10/2026).
“Jadi kami berharap, karena kita bicara alokon ini yang bakal konsumsinya oleh masyarakat, kita harus make sure dia berkualitas ya, dari sisi efektivitasnya,” ujarnya.
Selain memastikan kualitas, Yudi menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan alokon perlu didasarkan pada kondisi dan kebutuhan daerah. Untuk mendukung hal tersebut, BKKBN menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA) yang dapat dimanfaatkan untuk pelaporan stok sebagai dasar perencanaan pengadaan.
“Kita harus tahu Kabupaten Beltim butuhnya apa. Untuk itu kita siapin toolsnya, namanya aplikasi SIRIKA, jadi teman-teman di faskes, saya minta komitmennya termasuk di OPD KB untuk melaporkan stok alokonnya,” ungkapnya.
Yudi turut menyampaikan bahwa tingkat terpenuhinya kebutuhan kontrasepsi di Kabupaten Beltim berada di kisaran 79 persen. Ia menilai kualitas pelayanan perlu terus dijaga agar kebutuhan masyarakat terhadap kontrasepsi dapat terpenuhi dengan baik.
Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Beltim Kamarudin Muten dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan alokon memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaannya perlu diimbangi dengan sistem penyediaan, distribusi, penyimpanan, dan pelaporan yang tertib serta tepat sasaran.
“Kegiatan ini memiliki arti penting untuk memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam pengelolaan alokon guna mendukung keberlangsungan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan alokon memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah hingga tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, agar kendala yang dihadapi dapat diidentifikasi dan ditangani secara bersama.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan kesepahaman, rekomendasi, dan rencana kerja yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Beltim,” harapnya.