Manggar, Diskominfo SP Beltim — Bupati Belitung Timur (Beltim), Kamarudin Muten menekankan pentingnya sinergi antara penataan aset dan penataan akses dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Kabupaten Beltim Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bupati pada Selasa (17/11/2026) siang.
Dalam arahannya, Kamarudin menjelaskan bahwa Reforma Agraria merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan keadilan penguasaan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Ia menegaskan bahwa program ini tidak boleh berhenti pada tahap sertifikasi atau pembagian tanah semata, melainkan harus berlanjut pada pemanfaatan tanah secara produktif.
"Penataan aset dan penataan akses harus berjalan beriringan. Masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga perlu didukung dengan pelatihan, pendampingan, permodalan, penguatan kelembagaan, serta akses pemasaran," ujar Kamarudin di hadapan para peserta rapat.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh Kapolres Beltim, AKBP Dr. Husni Tamrin, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Beltim, Agus Taufikurrahman, Kepala Kantor Pertanahan Beltim, Dendy Herrumurty, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Camat Gantung, serta para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Gantung. Selain itu, hadir pula secara daring melalui zoom meeting perwakilan dari tingkat provinsi dan mitra terkait, di antaranya Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Badan Bank Tanah.
“Saya meminta seluruh anggota GTRA untuk memperkuat koordinasi dan bekerja sesuai tugas pokok masing-masing agar setiap program tepat sasaran. Kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha produktif diharapkan menjadi penerima manfaat utama dari program ini,” ungkapnya.
GTRA Beltim Petakan Lahan Eks IUP PT Timah di Tiga Desa
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Beltim, Dendy Herrumurty memaparkan hasil inventaris Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) non-hutan yang bersumber dari Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
"Pendataan difokuskan pada lahan bekas tambang yang telah dimanfaatkan warga maupun pemerintah desa diantaranya Desa Selinsing, Desa Jangkar Asam, dan Desa Limbungan," jelasnya.
Seluruh hasil pemetaan hari ini akan segera dirumuskan menjadi dokumen rekomendasi TORA Beltim untuk dipaparkan di hadapan Gubernur pada rapat tingkat provinsi.
"Mengacu pada Perpres Nomor 62 Tahun 2023, penerima manfaat TORA diprioritaskan bagi petani, nelayan kecil, pelaku usaha produktif, warga berpenghasilan di bawah PTKP, hingga aparatur negara dengan batas kepangkatan maksimal PNS Golongan III/a, Letda (TNI), dan Ipda (Polri)," pungkasnya.