BPS Rilis Inflasi Desember 2025

Manggar, Diskominfo SP Beltim - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) merilis Berita Resmi Statistik (BRS) terkait perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Beltim Desember 2025. BRS tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Beltim melalui Statistisi Ahli Madya, Fetia Nursih Widiastuti, di Ruang Pertemuan BPS, Senin (5/1/2026).

Fetia menyampaikan bahwa pada Desember 2025 Kabupaten Beltim mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,69 persen dengan IHK sebesar 107,21.

"Inflasi y-on-y ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, terutama kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan cukup tinggi," ungkapnya.

Kenaikan indeks terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,41 persen, makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,20 persen, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,75 persen, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,77 persen,  kesehatan sebesar 0,70 persen, transportasi sebesar 0,26 persen, pakaian dan alas kaki sebesar 0,24 persen; serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,14 persen.

"Sebaliknya, kelompok yang mengalami deflasi y-on-y atau terjadi penurunan harga yaitu kelompok pendidikan sebesar 15,57 persen, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen. Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan," tambah Fetia.

Selain inflasi tahunan, Kabupaten Beltim juga mengalami inflasi month to month (m-to-m) Desember 2025 sebesar 0,30 persen, sedangkan secara year to date (y-to-d) mengalami inflasi sebesar 2,69 persen.

Sementara itu, Bupati Beltim, Kamarudin Muten melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ikhwan Fahrozi, mengungkapkan bahwa perlunya kewaspadaan terhadap potensi tekanan inflasi pada awal tahun 2026, khususnya bulan Januari, akibat cuaca ekstrem yang berisiko mengganggu produksi pertanian, perikanan, serta memicu kenaikan harga pangan strategis.

"Oleh karena itu, kita dituntut untuk bersikap antisipatif dan responsif. Beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya, pertama, memperkuat sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemantauan harga, kelancaran distribusi, dan ketersediaan pasokan dari produsen hingga konsumen," jelasnya.

Kedua, optimalisasi pemanfaatan data statistik BPS sebagai dasar perumusan kebijakan agar setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif.

"Ketiga, memperkuat peran perangkat daerah teknis terkait pangan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan perhubungan dalam menjaga stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Keempat, meningkatkan komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang transparan dan akurat guna mencegah kepanikan pasar dan spekulasi harga," pungkasnya. 

Terakhir, Ia berharap rilis ini membangun pemahaman yang sama tentang inflasi, mendorong langkah kolaboratif, dan memperkuat peran statistik dalam pembangunan.